Advokasi Regulasi & Kebijakan Nasional
APTISI memiliki 12 bidang khusus kajian kebijakan yang aktif menelaah regulasi pemerintah, memperjuangkan kesetaraan perlakuan antara PTN dan PTS, serta memberikan masukan konstruktif demi pembangunan manusia Indonesia.
Distribusi KIP Kuliah yang Berkeadilan
Memperjuangkan perlakuan yang seimbang dalam penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dengan fakta bahwa lebih dari 65 persen mahasiswa di Indonesia berada di PTS, alokasi bantuan pembiayaan negara harus proporsional dan tidak diskriminatif.
Penyelarasan Akreditasi LAM & BAN-PT
Mengawal regulasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) agar biaya asesmen terjangkau, transparan, dan tidak memberatkan keuangan PTS di daerah, serta menjamin asas keadilan dalam kriteria penilaian akreditasi institusi.
Harmonisasi Yayasan & Pimpinan Kampus
Memberikan pendampingan hukum dan mediasi tata kelola hubungan antara Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BHP-PTS / Yayasan) dengan jajaran Rektorat demi stabilitas dan keberlangsungan akademik.
Perpajakan Lembaga Pendidikan Nirlaba
Mendorong insentif perpajakan yang adil bagi perguruan tinggi swasta nirlaba, di mana sisa lebih anggaran yang diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana prasarana pendidikan dibebaskan dari pengenaan pajak yang memberatkan.
12 Bidang Kajian Kebijakan & Pendidikan Tinggi APTISI
Mencakup kajian mendalam pada seluruh rumpun keilmuan dan isu kebangsaan strategis:
Ekosistem Jurnal Resmi APTISI
APTISI menaungi dua jurnal ilmiah bereputasi internasional guna memfasilitasi publikasi hasil riset para dosen, peneliti, dan akademisi di seluruh dunia.
Transformasi Digital & Standarisasi Kampus
Melalui Bidang Sistem Informasi dan Bidang PJJ & Digitalisasi Kampus, APTISI mendampingi perguruan tinggi swasta dalam percepatan adopsi teknologi pendidikan.
Integrasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
Membantu standardisasi pangkalan data akademik perguruan tinggi swasta agar sinkron dengan sistem PDDikti Kemendiktisaintek, menjamin validitas data kelulusan mahasiswa, pelaporan beban kerja dosen (BKD), serta pemenuhan syarat akreditasi berkala.
Keamanan Siber & Kepatuhan Perlindungan Data (UU PDP)
Menyelenggarakan workshop dan pedoman teknis bagi pengelola pusat data perguruan tinggi swasta guna melindungi sistem informasi akademik dari ancaman serangan peretasan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi nasional.